Kam. Okt 1st, 2020

Klik Nasional

Informasi Kita

Tak Terima Pemukiman Diakui Kompi, Warga Desa Sudi Mampir Lapor ke DPRD dan Bupati Bangka

2 min read
Peta Bidang Tanah Hak Milik (Data situs BPN Bangka Belitung)

KlikBabel.com, Sungailiat – Warga Desa Sudi Mampir Sungailiat melakukan protes atas tindakan TNI AD yang telah melakukan pemagaran lahan di pemukiman mereka di daerah Kompi Senapan B Yonif 141/AYJP.

Pihak Kompi Senapan B menyatakan memiliki surat lengkap namun tidak memiliki bukti ontentik untuk ditunjukkan.

Berdasarkan data dari situs babel.atrbpn.go.id pun tidak mencantumkan bahwa peta lahan tersebut milik Kompi Senapan B Sungailiat.

Sementara itu, Dankipan B Yonif 141/AYJP Bangka, Kapten Inf Danu Winargo menyampaikan terkait masalah aset tanah tersebut bukan menjadi wewenang kompi.

“Kalau mau tanya silahkan ke Denzibang yang di Pangkalpinang mengenai masalah pengelolaan sama aset yang ada di dalam,” ujarnya.

Selain membangun pagar, pihak Denzibang juga diketaui sedang membersihkan lahan menggunakan ekskavator.

Karpin, Ivan, dan sejumlah warga menyatakan tidak terima terkait pemagaran yang dilakukan pihak Kompi Senapan B.

“Dulu batas Kompi Senapan B dibatasi dengan kawat beduri. Di depan rumah saya ini ada dapur umum milik Kompi , itulah yang menjadi batas tanah kompi. Kami tidak ikhlas tanah kami ini di pagar oleh Kompi Senapan B,” ujar Karpin saat ditemui Klik Babel, Selasa (04/08/2020).

Ivan mengatakan bahwa memang sudah ada mediasi dari pihak Kompi, namun dalam mediasi tersebut tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak terkait pemagaran. Ia meminta agar pemagaran yang dilakukan pihak Kompi dihentikan karena sangat meresahkan warga.

“Kami tinggal di sini sudah berdasarkan surat masyarakat dari tahun 1953 yang mana saat itu barak Kompi Senapan B Sungailiat belum dibangun,” ujar Fatimah, warga yang juga tinggal di daerah tersebut.

Saat ini, warga telah melaporkan kasus ini ke DPRD Bangka, dan berharap DPRD dapat membantu menyelesaikan persoalan ini secara adil berdasarkan fakta dan bukti kepemilikan warga.

Sekwan Bangka, Eri Gusmawan mengatakan bahwa permasalahan tersebut sudah masuk kedalam pembahasan dari Komisi I DPRD Bangka dan nanti akan dibahas kembali dan dilakukan penjadwalan ulang.

Tak hanya melaporkan ke DPRD, masyarakat juga sudah melimpahkan surat ke Bupati Bangka namun belum ada tanggapan hingga saat ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *